Hal itu sering dilakukan oleh tim pendukungnya, figura foto kepala daerah yang baru terpilih mulai diperdagangkan. Para pendukungnya dengan cepat menangkap peluang bisnis ini, menjual figura-figura tersebut untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat.
"Ini sudah jadi kebiasaan setiap habis Pemilukada. Banyak instansi pemerintahan, kantor desa, hingga rumah warga yang ingin mengganti foto pejabat lama dengan yang baru," ungkap Hendra, salah satu pendukungnya.
Fenomena ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai hal yang wajar dalam dinamika perpolitikan di tingkat lokal. Selama transaksi jual-beli dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, praktik ini merupakan bagian dari kebebasan ekonomi masyarakat.
"Yang penting tidak ada paksaan untuk membeli. Kalau memang ada yang memaksa untuk membeli, itu baru menjadi masalah," tegasnya.
"Perlu ada kesadaran bahwa membeli figura foto pejabat adalah pilihan personal atau institusional, bukan kewajiban," tambahnya.
Fenomena ini juga merefleksikan budaya politik Indonesia yang masih kental dengan nuansa personalisasi kekuasaan, di mana figur pemimpin seringkali lebih ditonjolkan dibandingkan kebijakan atau program kerja yang ditawarkan.
Terlepas dari pro dan kontra, selama praktik jual-beli figura foto kepala daerah terpilih dilakukan dengan prinsip sukarela tanpa paksaan, hal tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial-politik pasca Pemilukada di Indonesia.